Khofifah 'Melawan Pembajakan Demokrasi' di Pilgub Jatim

Memastikan diri maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur, Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa menggunakan konsep dua filsuf ternama, Immanuel Kant dan Ronggo Warsito. Karena menurut sang Bunda Muslimat ini, politik akan berjalan baik jika bisa bersifat 'lembut' pada masyarakat.

Dalam bedah buku 'Melawan Pembajakan Demokrasi' di The Venture-Lobby Plaza Town Square Suite Surabaya (Sutos), Jawa Timur, Khofifah menyatakan curhat-nya: Betapa terkebirinya demokrasi di Jawa Timur. Dan itu terbukti saat Pilgub Jawa Timur tahun 2008 silam digelar.

Saat itu, Khofifah yang berpasangan dengan Mudjiono, terpaksa tersingkir di tiga putaran setelah dicurangi pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa). Kemenangan Khofifah di dua putaran, berbalik drastis saat pemilihan ulang digelar di Pulau Madura.

"Dalam buku ini (Melawan Pembajakan Demokrasi) terpampang fakta yang sangat jelas. Banyak kecurangan suara di Pilgub lima tahun silam. Banyak anak-anak di bawah umur ikut mencoblos, dan ada ratusan nama Romli dengan identitas yang sama ikut mencoblos. Saat gugatan dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), nama saya tidak teregister. Saya harus menunggu lama, lantas apakah saya harus menunggu MK di akhirat?," ucap Khofifah di hadapan peserta bedah buku, Selasa (7/5)

Si Bunda Muslimat ini juga menegaskan, politik akan bisa berjalan baik, jika hidup berdemokrasi bisa dijunjung tinggi dalam perpolitikan Indonesia, bukan malah mengebirinya dengan segala bentuk kecurangan.

"Dalam teori Immanuel Kant, pelaku politik ada dua sifat. Sifat yang pertama adalah sifat merpati dan yang kedua sifat ular," kata dia mengutip kalimat filsuf asal Jerman, Immanuel Kant.

Sifat merpati, menurut Khofifah adalah sifat penuh kelembutan dan penuh kasih sayang tanpa harus menyakiti demokrasi. Sementara sifat yang kedua adalah sifat ular, yang penuh dengan kelicikan dan tipu muslihat.

"Sifat ini yang cenderung digunakan oleh pelaku-pelaku politik untuk meraih kemenangan. Segala cara terus dilakukan, meski mengorbankan demokrasi."

Dengan kondisi yang seperti ini, masih menurut Khofifah, keadaan Negara Indonesia makin merosot. "Kalau kata Ronggo Warsito, keadaan negara yang kian merosot, maka tidak ada lagi yang perlu dicontoh. Politik kartel, adalah wujud dari pengebirian demokrasi. Pilgub 2008 silam, adalah contoh nyata politik kartel," tegas dia.

Sementara pakar hukum dan advokat senior, Otto Hasibuan yang hadir juga sebagai pembicara mengatakan, kasus Pilgub Jawa Timur 2008 merupakan kejahatan politik yang harus ditindak, tapi kenapa ada pembiaran di sana.

"Ini adalah delik pemilu, bukan delik aduan. Tapi kenapa ada pembiaran. Ini adalah akibat dari kebebasan demokrasi yang terlalu dikedepankan, dan hukum yang selalu ditinggalkan. Sehingga hukum tidak bisa ditegakkan secara benar, ketika kejahatan politik terus berlangsung," beber Otto menyikapi buku Melawan Pembajakan Demokrasi.

Sementara mantan Menteri Perekonomian di era Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid), Rizal Ramli mengatakan, Pilgub Jawa Timur 2008 menjadi contoh kejahatan-kejahatan politik saat Pilkada-pilkada di Indonesia digelar. "Tahun 2008 lalu, Jawa Timur menjadi kelinci percobaan atas kecurangan-kecurangan Pilkada. Sehingga diikuti oleh Pilkada di luar Jawa Timur, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, termasuk di DKI," ungkap Rizal.

Untuk itu, kata Rizal, di Pilgub 2013 nanti, Jawa Timur harus bisa mengembalikan citra demokrasi yang baik, dan meninggalkan politik uang. "Jawa Timur harus menjadi contoh demokrasi yang baik di Indonesia. Maka politik kartel sebaiknya segera dihentikan. Menjegal pasangan lain, agar tidak bisa maju adalah penistaan terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia," sindir Rizal.